Serangkaian aksi protes di berbagai penjuru negeri yang sekarat memunculkan perspektif baru. Massa turun ke jalan setelah pajak yang mereka bayarkan hanya membengkakkan perut pejabat dan aparat, sekaligus membengkakkan penderitaan rakyat. Kemarahan itu dilampiaskan dengan berbagai cara. Disini yang menarik, para kroni oligarki dengan lantang menuding rakyat sebagai pelaku vandalisme karena merusak fasilitas umum.
Coretan di dinding, halte terbakar, pos polisi yang rusak — semua dicap sebagai wajah buruk rakyat yang marah. Ironisnya, para penguasa lupa bercermin. Vandalisme yang paling parah bukan sekadar merusak bangku taman atau kaca gedung. Vandalisme terbesar adalah ketika lingkungan ciptaan Tuhan yang megah dihancurkan secara membabi buta oleh keserakahan kebijakan.
Hutan ditebang atas nama “pembangunan”, presiden yang (sedikit) terhormat berkata enteng: “Sawit juga pohon, ada batangnya, menyerap karbondioksida juga.” Sungai dipenuhi limbah industri, gunung ditambang hingga tinggal luka, tanah adat dirampas untuk investasi. Itulah vandalisme sejati—perusakan maha besar yang merampas kehidupan generasi mendatang.
Lucu sekali, rakyat dicap “biadab” hanya karena membakar pos polisi. Tapi pejabat dan korporasi tetap suci di mata hukum meski menggali gunung, mengeringkan sungai, menebang hutan dan merampas ruang hidup rakyat kecil. Mana yang lebih parah? Vandalisme di dinding gedung-gedung dewan, atau vandalisme terhadap paru-paru dunia yang kita sebut hutan Kalimantan dan Papua?
Vandalisme fasilitas umum mungkin mengganggu satu-dua tahun anggaran, dan itu sah jika dilakukan atas nama amarah rakyat, karena bagaimana pun dasarnya jelas, “Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat.” Tapi harap diingat sejauh ini, belum ada satu pun bukti konkret yang bisa membuktikan vandalisme aksi kemarin merupakan tindakan organik massa aksi. Dan jangan lupa, vandalisme terhadap alam menghancurkan ratusan tahun kehidupan manusia, dan hanya akan membengkakkan perut-perut mereka.
Jika pemerintah benar-benar serius menolak vandalisme, mestinya mereka menolak vandalisme raksasa: kebijakan yang merusak ekologi, investasi yang merampas ruang hidup, dan mental serakah yang menganggap bumi hanyalah komoditas.
Sampai hari itu tiba, kata “vandalisme” akan selalu terdengar munafik di mulut pejabat. Bagaimana mungkin rakyat dilarang mencoret dinding, sementara mereka sendiri tengah menghapus kanvas ciptaan Tuhan?
