Geograph.id – Pembangunan Rempang Eco City di Batam, Kepulauan Riau, terus menuai kontroversi. Proyek ambisius yang diklaim sebagai kawasan industri, perdagangan, dan pariwisata ini telah memicu penolakan keras dari masyarakat setempat.
Alasan Penolakan Rempang Eco City
- Penggusuran: Ratusan warga Pulau Rempang terancam digusur dari tanah mereka untuk pembangunan eco city. Masyarakat merasa kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian.
- Dampak Lingkungan: Pembangunan eco city dikhawatirkan akan merusak lingkungan Pulau Rempang yang masih alami. Kekhawatiran ini terkait dengan hilangnya hutan, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem laut.
- Ketidakjelasan Proses: Masyarakat mempertanyakan ketidakjelasan proses pembebasan lahan dan ketidakadilan kompensasi yang ditawarkan.
- Keterlibatan Asing: Proyek eco city melibatkan perusahaan asing dengan nilai investasi besar, sehingga masyarakat khawatir akan eksploitasi sumber daya alam dan kehilangan kontrol atas wilayah mereka.
Aksi Protes:
Sejak September 2023, masyarakat Pulau Rempang dan berbagai organisasi sipil telah menggelar aksi protes menentang proyek ini. Aksi-aksi ini termasuk:
- Demonstrasi: Ribuan orang turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan mereka.
- Blokade jalan: Warga memblokade akses ke lokasi proyek.
- Petisi online: Ribuan tanda tangan dikumpulkan untuk mendesak pemerintah menghentikan proyek.
- Penggunaan media sosial: Aktivis dan masyarakat menyebarkan informasi dan menggalang dukungan melalui media sosial.
Salah satu contoh aksi protes yang menarik perhatian adalah video di Instagram @Mongabay yang menunjukkan seorang wanita berpakaian adat Melayu menyampaikan aspirasinya dengan penuh semangat. Video ini telah ditonton puluhan ribu kali dan dibagikan oleh banyak orang.
Dampak Protes
Aksi protes ini telah mendapat perhatian luas dari media nasional dan internasional. Proyek Rempang Eco City juga menjadi sorotan berbagai organisasi hak asasi manusia dan lingkungan hidup.
Pemerintah telah menyatakan akan meninjau kembali proyek dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Namun, masyarakat masih belum puas dengan respon pemerintah dan terus mendesak agar proyek dihentikan.
Kasus Rempang Eco City menjadi contoh bagaimana pembangunan yang tidak berkelanjutan dan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat dapat memicu konflik dan kerusakan lingkungan.
Penting bagi pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat dan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan untuk semua pihak.
