Geograph.id – Sejauh ini, tambang pasir, batu, dan kerikil di Palu, Sulawesi Tengah untuk bahan baku proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur telah mengurangi tangkapan ikan di perairan sekitar dan menyebabkan penyakit pernapasan bagi warga.
Di sepanjang pesisir dari Kota Palu hingga Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah, penambangan bebatuan dan pasir untuk kebutuhan IKN terjadi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang hanya dipisahkan oleh Selat Makassar.
Saat ini, banyak bukit di sekitar pantai Teluk Palu telah gundul dan sebagian telah dipotong oleh pengerukan besar. Aktivitas tersebut menyebabkan polusi udara di seluruh lingkar tambang, termasuk Kelurahan Buluri.
Di organisasi penduduk, debu hitam bertebaran di luar dan di dalam rumah Bidaya, salah satu penduduk Buluri yang terkena dampak tambang.
Kisah Bidaya, Penduduk yang Terdampak Proyek IKN
Bidaya dan penduduk Buluri lainnya menghirup udara yang tidak sehat karena debu menutupi lantai dan perabotan rumah mereka. Hasilnya, sejumlah besar penduduk terkena infeksi saluran pernafasan akut (ISPA).
Bidaya memberitahu anaknya yang terserang pernyakit ISPA, “Termasuk cucu dan anak saya terserang penyakit (ISPA).”
Saat dia menceritakan bagaimana cucunya pertama kali menderita ISPA, ia segera menangis. Bocah laki-laki itu tiba-tiba mengalami demam, batuk, dan pilek selama dua bulan sebelumnya. Sementara cucunya baru berusia dua minggu, mengalami tenggorokan berlendir.
Anak Bidaya langsung dibawa ke puskesmas terdekat karena khawatir dengan kondisi balitanya. Anak itu segera melakukan pemeriksaan. Dokter menyatakan bahwa cucu Bidaya menderita ISPA.
Dia bercerita, “Setelah diberi obat , tapi belum lama ini cucu saya sakit lagi. Dan sampai sekarang tidurnya tidak nyenyak. Kalau malam masih biasa batuk.”
Di pinggir jalan Trans Sulawesi Palu-Donggala, Rumah Bidaya terletak kurang lebih lima ratus meter dari rumah anaknya, yang mengarah ke pegunungan batu, tempat pasir, batu, dan kerikil ditambang.
Perjuangan Bidaya
Bidaya selalu mengenakan masker dua lapis setiap kali dia mengunjungi anak dan cucunya. Dia melakukan ini untuk menghindari terkena debu yang banyak selama perjalanan.
Rumah Anak Bidaya terletak di wilayah izin usaha pertambangan perusahaan Buluri. Halaman rumah tempatnya hanya berjarak tujuh puluh meter dari mesin pemecah batu sekitar perusahaan.
“Di depan sana itu mesin pemecah batu, dekat sekali dari rumah. Makanya debunya banyak kemari. Karena debu ini semua sudah cucu saya terkena ISPA,” ujar Bidaya.
Rumah, pagar, dan tumbuhan di sekitar organisasi warga sekitar dipenuhi debu. Sementara polusi udara yang parah membuat udara tidak nyaman untuk dihirup. Suhu panas menyengat kulit saat siang hari terik.
Terpaan angin tidak dapat menghalangi panas matahari dari ubun-ubun kepala, meskipun angin sangat kencang.
Bidaya Buluri terus berjuang untuk menghentikan perusahaan tambang bebatuan (Galian C) yang menghasilkan pasir, batu, dan kerikil di sekitar mereka.
Pada akhir Mei silam, Bidaya dan sejumlah warga Buluri yang lain menggelar unjuk rasa untuk memprotes aktivitas tambang. Aktivitas Tambang dianggap berdampak buruk bagi lingkungan, kesehatan, dan ekonomi warga sekitar karena menumpuk bebatuan ke IKN.
Tidak Bisa Langsung Menyimpulkan ISPA Akibat dari Proyek Tambang IKN
Menurut data dari otoritas kesehatan setempat, jumlah orang yang menderita ISPA di tiga kelurahan yang berada di lingkar tambang: Buluri, Tipo, dan Watusampu.
Sejak Januari 2024 hingga April 2024, total 461 orang mengidap ISPA di area lingkar tambang. Ini termasuk 164 orang di Buluri, 170 orang di Tipo, dan 127 irang di Watusampu.
Tahun sebelumnya, hanya ada 171 pasien ISPA, terdiri dari 50 di Buluri, 67 di Tipo, dan 54 di Watusampu.
Artinya, jumlah orang yang mengidap ISPA meningkat sebanyak 290.
Mereka terdiri dari orang tua (di atas 60 tahun), orang dewasa (di bawah 60 tahun), anak-anak (usia 5 hingga 9 tahun), dan balita (usia 0 hingga 5 tahun).
Rochmat J Moenawar, Kepala Dinas Kesehatan Palu, mengakui bahwa jumlah orang yang mengidap ISPA meningkat di tiga kelurahan di lingkar tambang, termasuk tempat tinggal Bidaya. Namun, dia berpendapat bahwa penyebab ISPA belum tentu berasal dari debu yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan galian C.
Dalam sebuah pernyataan resmi pada akhir Mei silam, dia menyatakan, “Tidak bisa kita langsung mengatakan karena debu sehingga banyak warga di sana (Tipo, Buluri, dan Watusampu). Karena di kelurahan lain juga banyak kasus ISPA.”
Menurut Rochmat, karena debu adalah penyebab umum ISPA, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan apakah pasien ISPA di Buluri, Tipo, dan Watusampu benar-benar disebabkan oleh debu dari tambang galian C yang digunakan untuk membangun IKN.
“ISPA memang bisa dari debu, virus, atau zat kimia, hanya saja kami tidak bisa langsung menyimpulkan ISPA di sana karena debu tambang. Penelitian perlu dilakukan,” ungkapnya.
Lalu Apa Penyebabnya?
Sehubungan dengan tingkat kerentanan pasien, gejala ISPA termasuk batuk, pilek, hidung berair, demam, nyeri dada, dan sering kali disertai sesak napas, kata dokter spesialis paru Dr. Efriadi Ismail.
“Faktor lingkungan, karakteristik individu, dan perilaku pekerja adalah faktor yang mempengaruhi risiko seseorang terkena ISPA,” katanya.
Menurut Efriadi, polusi udara akibat asap rokok, hasil industri, dan asap pembakaran bahan bakar untuk memasak dengan konsentrasi tinggi adalah faktor lingkungan yang menyebabkan ISPA. Faktor individu seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi risiko kerentanan terhadap ISPA.
Efriadi menyatakan bahwa perilaku pekerja yang mencakup perokok dan penggunaan masker juga merupakan faktor penyebab ISPA.
Efriadi mengatakan bahwa ISPA adalah penyebab utama penyakit dan kematian akibat infeksi di dunia, dengan hampir empat juta kematian setiap tahunnya. 98 persen di antaranya disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan bawah.
“Angka kematian bayi, anak-anak, dan orang lanjut usia sangat tinggi, terutama di negara-negara dengan pendapatan per kapita rendah dan menengah.”
Muslimun, anggota DPRD Palu, mendesak pemerintah untuk bertindak sebelum kasus fatal meningkat.
Jika ini terus dibiarkan, kasus yang fatal mungkin saja terjadi. Muslimun menegaskan bahwa jumlah ratusan orang yang mengidap ISPA tidak dapat dipermainkan.
Tangkapan Ikan Berkurang?
Dilaporkan bahwa aktivitas penambangan yang signifikan di Buluri tidak hanya berdampak pada lingkungan dan kesehatan, tetapi juga merugikan kehidupan nelayan.
Sekitar 4.057 orang, atau 1.308 kepala keluarga, tinggal di Buluri, dan sebagian besar adalah nelayan, salah satunya Yongga.
Pria berusia 50 tahun itu mengaku sejak kecil telah menjadi nelayan. Menurut Yongga, tangkapan ikan nelayan sangat besar sebelum kedatangan perusahaan tambang.
Namun pendapatan nelayan menurun akibat masuknya satu per satu perusahaan tambang dan peningkatan aktivitas tambang galian C dalam lima tahun terakhir .
Yongga berkata, “Dulu sekali turun melaut itu bisa sampai Rp1 juta. Sejak lima tahun lalu , turun Rp200.000, itu pun kalau lagi beruntung, kalau tidak paling sekali turun cuma Rp50.000 . ”
Sekitar 200 nelayan tinggal di Buluri saat ini, termasuk Yongga dan tiga menantunya.
Menurut Yongga, reklamasi pantai yang dilakukan untuk membangun dermaga kapal tongkang yang digunakan untuk mengangkut material perusahaan tambang galian C menyebabkan habitat ikan rusak, yang mengakibatkan lokasi penangkapan ikan semakin jauh ke tengah laut.
Selain itu, lokasi pukat yang pernah digunakan nelayan telah dirusak oleh kapal-kapal yang melintasi pantai.
Dia mengatakan dia mencoba memasang pukat di pantai pesisir dekat dermaga, tetapi tidak ada satupun yang tertangkap 12 jam kemudian .
“Begitu juga kalau saya jarang bisa membapancing. Susah memang dapat karena habitat ikan sudah tidak ada lagi,” katanya.
Menurut pernyataan Presiden Joko Widodo beberapa bulan sebelumnya, yang menyatakan bahwa perpindahan ibu kota akan berdampak pada perekonomian di Sulteng, situasi Yongga berbeda.
Pada hari Rabu (27/03) silam, Jokowi menyatakan bahwa Sulteng, khususnya Palu dan Donggala, adalah penyedia bahan baku pasir, batu, dan kerikil untuk pembangunan IKN.
Apa Ada Solusi?
Dia menyatakan bahwa dia mendukung usulan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk pengadaan rute Ro-Ro ( Roll-on/Roll-off) dari Pelabuhan Wani, Sulawesi Tengah, ke IKN. Dia mengklaim bahwa pengadaan rute ini akan memungkinkan pasokan material yang lebih cepat.
“Mungkin hampir semuanya dari sini dan keuntungannya juga bukan hanya miliar tetapi sudah triliun, sehingga dibangun di Kalimantan Timur, yang senang Sulawesi Tengah karena hampir semua material pembangunan IKN dari Palu dan Donggala,” ucap Jokowi di Donggala, Rabu (27/03).
Fakta bahwa pembangunan IKN menguntungkan sebagian besar pengusaha tambang di Palu dan Donggala tidak dibantah oleh Kamil Badrun, Ketua Asosiasi Pengusaha Tambang (ASPETA) Sulteng.
Namun Kamil menyatakan bahwa IKN menerima materi dari luar Palu dan Donggala.
Memang bisa kita lihat dari kasat mata gunung kita sudah gundul, pesanan tinggi. Tapi ketika saya cek langsung ke sana, ternyata banyak juga material IKN dari luar Sulteng.
“Bahan pembangunan IKN juga berasal dari daerah lain, seperti Banten, Bojo Negara, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan. Jadi Palu dan Donggala bukan pemasok tunggal.”
Menurut data pemerintah daerah, pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini meningkat secara signifikan. Naik dari Rp900 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp2 triliun pada tahun 2023. Salah satu penyebab peningkatan ini adalah sektor pertambangan.
Tanggapan Pemerintah dan Perusahaan Tambang
Menanggapi tuntutan pegiat lingkungan , Eddy Lesnusa, pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM Sulteng, menyatakan bahwa izin tidak segan untuk mencabut izin jika perusahaan tambang bebatuan tidak mengikuti aturan.
Eddy menekankan bahwa investasi tentu perlu dilakukan, tetapi investornya (perusahaan) juga harus mematuhi aturan main. Intinya adalah jangan merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.
Meskipun demikian, Moh Arif, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Palu, mengatakan bahwa pemerintah daerah dan perusahaan tambang telah mencapai kesepakatan tentang beberapa langkah untuk mengurangi polusi udara dan kerusakan lingkungan di Palu dan Donggala.
Disepakati bahwa perusahaan harus menyiram area produksi dan jalur pengangkutan material sebelum memulai produksi untuk mengurangi paparan debu. Area ini akan dikeruk selama 30 hari ke depan.
Perusahaan juga diminta untuk memasang sprinkler atau alat penyiram air otomatis yang biasanya digunakan untuk menyemprot api.
“Kesepakatan itu juga termasuk perusahaan harus menyiram dan membersihkan jalan tiga kali sehari di wilayah pemukiman lingkar tambang,” katanya.
Selain itu, menurut Arif, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk mengatur kembali proses transportasi material yang melintasi jalan protokol. Ini termasuk laporan pemantauan lingkungan dan pengendalian pencemaran udara, udara, dan limbah B3 kepada pemerintah daerah secara berkala .
“Selain itu, perusahaan harus melakukan kegiatan penghijauan di sekitar kawasan tambangnya dan di bawah pengawasan penuh dari ASPETA,” katanya.
Upaya Atasi Dampak Proyek IKN
Setiap perusahaan tambang di Palu dan Donggala telah berkomitmen untuk menerapkan skema pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan, kata Kamil Badrun, Ketua Asosiasi Pengusaha Tambang (ASPETA) Sulteng.
Penyiraman rutin di lokasi penjelajah (mesin pemecah batu), di area jalan tambang, dan di jalan pelintasan antara lokasi tambang dan dermaga adalah salah satu cara untuk mengurangi debu yang berasal dari aktivitas pertambangan.
Tegasnya, “Itu harus dilakukan penyiraman secara rutin minimal tiga kali sehari.”
Setelah itu, dia menambahkan, “Kemudian dilakukan lagi untuk membersihkan material terutama debu dan kerikil yang terhampar atau tercecer di jalanan. Sehingga debunya tidak menjadi polusi udara yang mengganggu masyarakat sekitar dan pengguna jalan.”
Selain itu, semua perusahaan sepakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan warga yang rutin. Terutama terkait ISPA, dan memulihkan lingkungan dengan program penghijauan, kata Kamil.
